 lalu, telah memicu reaksi keras dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam pidatonya, Menag Yaqut menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak politik mereka, bukan sekadar penampilan fisik atau kebijakan retoris.){kind=link}
Solo – Pernyataan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam acara doa bersama di Hotel Alila, Solo, pada Jumat (29/9/2023) lalu, telah memicu reaksi keras dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam pidatonya, Menag Yaqut menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak politik mereka, bukan sekadar penampilan fisik atau kebijakan retoris.
Menag Yaqut menyatakan, “Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya.”
Dia juga mengingatkan agar pemilih tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik, mengacu pada pengalaman Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2014 serta 2019 yang memanfaatkan isu agama secara politis.
Reaksi dari PKB tak berselang lama. Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menganggap pernyataan Yaqut sebagai omongan “buzzer” dan berkelakar dengan kata “Ah itu omongan buzzer, ha-ha-ha,” saat berbicara dengan wartawan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Minggu (1/10).
Meskipun Cak Imin menyebut pernyataan Yaqut sebagai omongan buzzer, dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatnya.
Sementara itu, PKB secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan mendisiplinkan Menag Yaqut atas pernyataannya tersebut. Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR dan salah satu tokoh PKB, memberikan peringatan kepada Yaqut untuk lebih berhati-hati dengan kata-kata yang diucapkannya. Jazilul mengatakan, “Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham.”
Dia juga menyatakan bahwa PKB telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yaqut yang dianggapnya telah memunculkan spekulasi publik.
Menurut Jazilul, posisi Yaqut sebagai Menteri Agama membuatnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan beragama, bukan sebaliknya. Dia juga menyinggung posisi Yaqut sebagai pembantu presiden yang dianggapnya telah mengumbar hoaks, yang tidak sesuai dengan tugasnya sebagai Menteri Agama.
Meskipun PKB telah mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024, Jazilul menegaskan bahwa kader PKB yang tidak setuju dengan pengusungan tersebut akan menerima disiplin organisasi.
Namun, langkah ini mendapatkan protes dari Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), yang merupakan sayap pemuda dari Nahdlatul Ulama (NU). Wibowo Presetyo, Wakil Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor, menyatakan bahwa pemilihan capres dan cawapres seharusnya tidak hanya didasarkan pada penampilan fisik dan komunikasi, melainkan juga pada rekam jejak kinerja dan perhatian kepada seluruh warga bangsa.
Menurut Wibowo, pernyataan Menag Yaqut sebenarnya sangat positif dan edukatif karena mengingatkan masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih pemimpin. “Track record capres dan cawapres sangat penting, terutama rekam jejak dalam penggunaan agama sebagai alat politik,” ujarnya.
Wibowo juga menilai bahwa respons dari Cak Imin dan Jazilul Fawaid terlalu arogan. Dia berpendapat bahwa pernyataan Yaqut hanya mengacu pada kriteria pemimpin yang baik, bukan pada sosok tertentu. Selain itu, Wibowo menganggap langkah pendisiplinan yang diambil oleh PKB terlalu reaktif.
GP Ansor juga menyatakan bahwa Cak Imin dan Jazilul Fawaid seharusnya mendukung pernyataan Yaqut sebagai Menteri Agama, bukan malah memframingnya. Debat ini semakin memanaskan dunia politik menjelang Pemilu 2024, dan masyarakat Indonesia akan terus mengikuti perkembangannya. (diki)